Menurutsaya.com ~ JUDUL DI ATAS adalah masalah serius dalam hal komunikasi antar pejabat di pemerintahan Jokowi-JK yang – diakui atau tidak – sedang terjadi saat ini.

Presiden Jokowi ataupun tim komunikasi Presiden mestinya merespon cepat untuk mengambil solusi soal pro kontra seperti ini, karena membiarkan kontroversi itu belangsung lama dan berulang-ulang, menurut saya tidak baik.

Bukan saja bisa mendegradasi kredibilitas menteri itu sendiri, tetapi bisa jadi menjatuhkan citra menteri, yang pada akhirnya tentu berdampak terhadap citra pemerintahan secara keseluruhan. Apakah ini yang diharapkan? Rasanya sih tidak begitu.

Menurut kliping media, setidaknya dalam kurun waktu kurang dari sebulan, Wakil Presiden Jusuf Kalla dua kali membantah keterangan Menkopolhukam Luhut Panjaitan yang dipublikasikan luas oleh media.

Pertama, pada Kamis (19/11),
Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan tentang tidak adanya restu Presiden Joko Widodo saat Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Menteri ESDM Sudirman Said menyampaikan telah melaporkan ke Presiden, sebelum ia mendatangi MKD terkait kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden.

“Sebelum saya disampaikan oleh Sudirman, bahwa sebelum dia datang ke DPR itu sudah melapor ke Presiden, saya tidak tahu apa laporannya, tapi sampaikan ke saya sudah lapor ke presiden,” kata JK di Manila, Filipina, Kamis (19/11). 

Yang kedua, pada Kamis (10/12) soal penjelasan mengapa Presiden Jokowi membatalkan rencana kunjungan kerja ke Bandung, untuk membuka Festival Anti Korupsi 2015 dan meresmikan penampilan perdana pesawat N-219.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara mengenai ketidakhadiran Jokowi di Bandung. kata Kalla, lantaran ada hal mendesak yang tidak bisa ditinggal bukan hanya karena sedang tidak enak badan.

“Ya ada masalah yang tadi apa itu mungkin yang lebih urgent,” kata JK, sapaan karib wapres, saat dikonfirmasi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (10/12/2015).

Padahal Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan yang didapuk menggantikan Kepala Negara menyatakan, bahwa Presiden Joko Widodo sakit sehingga batal menghadiri puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Bandung, hari ini.

“Kesehatan Presiden tidak terlalu baik karena kelelahan,” kata Luhut, sebelum membacakan pidato Presiden di Sabuga ITB Bandung, Kamis (10/12/2015).

Luhut menjelaskan, dokter menyarankan agar presiden mengurangi dulu intensitas ke luar kota. Padahal semua sudah disiapkan,” kata Luhut. Dia juga mengatakan Presiden kelelahan akibat agenda yang padat.

BACA :

Jokowi Minta Menteri Tidak Ribut

JK Bantah Pernyataan Luhut Panjaitan soal Sudirman Said

JK Mentahkan Omongan Luhut soal Jokowi Sakit

Nah, atas realitas peristiwa itu, wajar jika publik betanya begini : Begitu pentingkah Presiden Jusuf Kalla membantah penjelasan Menkopolhukam yang menjadi bawahannya itu?

Bukankah kalau penjelasan menteri Luhut itu salah, Presiden (termasuk Wapres) bisa menegur langsung kepada menteri yang bersangkutan? You salah. Bahkan Wapres juga boleh minta menteri yang bersangkutan, untuk mengoreksi kesalahannya itu kepada publik.

Pertanyaan lainnya juga bisa timbul. Ini sebenarnya ada persoalan khusus apa antara Wapres Jusuf Kalla dengan Menkopolhukam Luhut Panjaitan? Meskipun kalau ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan bisa dijawab, “Tidak ada masalah apa-apa”, tetapi apakah publik lantas percaya?

Pertanyaan seperti itu bisa beranak-pinak dengan pertanyaan derivatif lainnya di dalam pikiran. Saya, tidak mau melebar untuk menjawab banyak pertanyaan yang saya tidak tau jawabannya.

Soal salah dan benar konten statemen yang disampaikan pejabat kepada publik, silahkan lah saling berargumentasi. Rasanya, semua pejabat punya tim komunikasi profesional sehingga masing-masing pihak punya alasan kuat, ataupun bisa mencari-cari alasan sangat kuat untuk melakukan pembenarannya.

Di sini, saya hanya sekedar ingin urun rembug soal masalah komunikasinya saja. Bahwa jika terjadi saling bantah antara atasan dengan bawahan, antara Wapres dengan Menko, antara Menko dengan Menteri, atau antar para Menteri, maka yang dirugikan bukan hanya Presiden Jokowi sendiri, tetapi juga bangsa ini.

Bangsa ini menjadi tidak produktif karena dengan terpaksa ikut sibuk menerima suguhan-suguhan berita kontroversi seperti itu. Saatnya para menteri, menghentikan semua office politic di pemerintahan Jokowi. Ingatlah selalu jargon revolusi mental Jokowi yang diiklankan sangat luas hampir di semua media oleh Menko Puan Maharani.

Presiden Jokowi sendiri di Istana Bogor sudah minta para menteri saling bekerja sama dan bersinergi. “Hindari tabrakan antarlembaga, antarkementerian. Tidak ada lagi yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan. Perbedaan hanya di ruangan, di forum-forum kabinet,” tegas Presiden dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna.

Spirit dan statemen Jokowi sudah bena, namun dalam kenyataannya kita melihat sendiri masih ada kontroversi. Dalam konteks inilah, saya berpandangan, mestinya ada pihak ketiga di pemerintahan Jokowi-JK yang bisa menjembatani harmonisasi pro dan kontra atau kontroversi di antara kabinet menjadi lebih soft dan santun untuk kebaikan bangsa. Bukan saling menjatuhkan – yang suasana politiknya, sangat terasa pada saat ini.

Peran Presiden Jokowi untuk menugaskan tim komunikasinya untuk bergerak cepat mengambil solusi-solusi cepat atas persoalan ini, menurut saya sangat penting. Jika itu pun sulit dilakukan, mau atau tidak, pak Jokowi memang harus blusukan untuk melakukan harmonisasi langsung.

Cobalah, sebelum blusukan ke luar kepada rakyatnya, atau ke luar negeri, pak Jokowi mungkin lebih baik memprioritaskan untuk blusukan ke dalam, kepada kabinetnya sendiri dulu.

Jika harmonisasi kabinet benar-benar terjadi, maka kabinet secara bersama-sama bisa kompak mengambil keputusan yang tepat, untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Ini menurut saya lho. Menurut Anda, apa? ~ @yBudiPurnomo on twitter.